Pemerintah Kecam Serangan Israel ke Kapal Kemanusiaan

Pemerintah Republik Indonesia mengecam keras tindakan yang dilakukan Pemerintah Israel yang telah menyerang konvoi kapal kemanusiaan Mavi Marmara di perairan Mediterania Senin pagi ini.

"Tentu kita mengecam, mengutuk tindakan Israel yang mengadakan penyergapan terhadap kapal kemanusiaan ini, bahkan di luar perairannya," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa usai mengikuti pertemuan Tim Penilai Akhir (TPA) di Istana Negara Jakarta, Senin.

Menurut Marty, tindakan tentara Israel ini merupakan pelanggaran hukum internasional karena tidak ada dasar untuk menyerang kapal yang berisi para relawan kemanusiaan yang akan membantu rakyat Palestina di jalur Gaza.

"Sebenarnya blokade Israel terhadap Gaza pun itu sendiri merupakan suatu pelanggaran hukum internasional, jadi tak ada dasar untuk menyergap, memblokade kapal dan memblokade wilayah Gaza ini. Kita kutuk, kita kecam serangan Israel tersebut," katanya.

Sikap tegas Pemerintah Indonesia ini, lanjutnya akan dilanjutkan dengan kerjasama masyarakat internasional, termasuk dengan Palestina sendiri serta negara-negara Non Blok serta masyarakat internasional termasuk PBB.

"Tentu yang pertama adalah dengan Palestina sendiri, bagaimana sikap yang ingin ditunjukkan dengan Palestina, kita akan bekerjasama dengan negara Non Blok, negara OKI, masyarakat internasional pada umumnya untuk memastikan Israel memikul tanggung jawab atas tindakan keji yang mereka lakukan," katanya.

Menurut Menlu, kesalahan pihak Israel sudah jelas melanggar hukum internasional bukan saja tindakan penyergapannya tapi bahkan juga blokade-nya, sehingga kesalahannya sudah multi dimensional, baik penyergapannya juga blokadenya.

Mengenai kemungkinan adanya korban tewas dari WNI yang ikut berada di kapal Mavi Marmara yang berada dalam konvoi itu, Marty mengatakan, pihak Kemlu terus melakukan komunikasi dengan berbagai perwakilan Pemerintah RI di Turki, Kairo, Mesir, Amann dan Jordania untuk menghimpun data selengkap-lengkapnya menyangkut kondisi WNI di kapal tersebut.

"Kami tentu melansir berita-berita ada kurang lebih 12 warga negara kita yang konon berada di kapal kemanusiaan yang dimaksud. Dari pihak KBRI di Ankara sudah mengetahui ada lima tapi pastinya jumlah warga negara kita di kapal itu sudah kita `certain`, kita konformasi. Mengenai kondisinya juga kita terus coba untuk pastikan, dengan harapan kondisinya tak sulit," katanya.

Menurut Marty, WNI di kapal itu yang berasal dari kelompok MER-C sempat menghubungi pihak Kemlu saat memutuskan bergabung dalam kapal itu, dan pihak Kemlu menghargai upaya kemanusiaan itu serta mengingatkan tingkat resiko yang sangat tinggi pada tindakan itu.

"Tanpa ingin mengesampingkan betapa mulianya upaya ini, tingkat risikonya sangat tinggi, dan sekarang kita bisa lihat dampaknya, tapi itu bisa kita kaji kembali, kelola ulang. Sekarang utamanya bagi kita memastikan keberadaan warga negara kita, siapa yang di kapal itu berapa jumlahnya, siapa identitasnya, bagaimana kondisinya," katanya.

Mengenai tanggapan Presiden atas peristiwa ini, Marty mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Presiden agar beliau senantiasa mengetahui perkembangan terkini kasus ini.

"Kita ingat baru dua hari lalu Indonesia menerima kunjungan Presiden Palestina, jadi ketajaman visi, pengetahuan mengenai perkembangan di kawasan sangat baik sekali. Israel telah menunjukkan melalui tindakannya ini menciptakan hambatan bagi proses perdamaian, pada saat kita mengharapkan kemajuan proses perdamaian dinamakan `proximity touch`, Isreel kembali melakukan langkah-langkah tindakan-tindakan yang semacam hambatan, dan ini sangat tidak bisa diterima," katanya.